Legal Opini: Sengketa Kepemilikan Tanah di Medan, Mengapa Banyak Orang Kehilangan Haknya?

Oleh: J. Panggabean, SH., MH.

Tanah bukan sekadar aset. Bagi sebagian orang, tanah adalah hasil kerja keras selama puluhan tahun. Bagi yang lain, tanah merupakan warisan keluarga yang memiliki nilai sejarah dan emosional yang tidak dapat dinilai dengan uang. Namun ironisnya, justru karena nilainya yang semakin tinggi, sengketa kepemilikan tanah menjadi salah satu perkara yang paling sering terjadi di Kota Medan.

Dalam praktik hukum yang saya jalani, banyak orang baru menyadari pentingnya dokumen dan perlindungan hukum ketika sengketa sudah terjadi. Mereka datang dengan keyakinan bahwa tanah tersebut adalah miliknya, tetapi ketika diperiksa lebih mendalam, ternyata terdapat berbagai persoalan yang selama ini tidak pernah diperhatikan.

Ada yang membeli tanah hanya berdasarkan kepercayaan kepada penjual tanpa melakukan pemeriksaan dokumen secara menyeluruh. Ada yang menguasai tanah selama bertahun-tahun tetapi tidak pernah mengurus legalitasnya. Ada pula yang merasa aman karena memiliki surat tertentu, padahal dokumen tersebut belum tentu cukup untuk membuktikan hak kepemilikannya apabila terjadi gugatan di pengadilan.

Yang lebih sering terjadi adalah sengketa antar ahli waris. Ketika orang tua masih hidup, hubungan keluarga terlihat baik-baik saja. Namun setelah muncul persoalan pembagian warisan, tanah yang sebelumnya tidak pernah dipersoalkan mendadak menjadi sumber konflik berkepanjangan. Tidak jarang saudara kandung yang bertahun-tahun hidup rukun akhirnya saling berhadapan di ruang sidang karena perbedaan pandangan mengenai hak atas tanah peninggalan orang tua.

Banyak masyarakat beranggapan bahwa sertifikat tanah selalu menjadi jaminan mutlak bahwa sengketa tidak akan terjadi. Dalam kenyataannya, sertifikat memang merupakan alat bukti yang sangat kuat, tetapi bukan berarti tidak dapat digugat. Apabila ada pihak yang merasa memiliki dasar hukum yang lebih kuat atau menemukan adanya permasalahan dalam proses penerbitan hak atas tanah tersebut, sengketa tetap dapat terjadi dan harus diselesaikan melalui mekanisme hukum yang berlaku.

Menurut pandangan saya, kesalahan terbesar dalam sengketa tanah bukanlah ketika gugatan diajukan. Kesalahan terbesar justru terjadi jauh sebelum itu, yaitu ketika seseorang mengabaikan pentingnya pemeriksaan legalitas tanah, menyimpan dokumen secara sembarangan, atau melakukan transaksi bernilai besar tanpa pendampingan hukum yang memadai.

Dalam perkara tanah, hakim tidak hanya melihat siapa yang paling yakin atau siapa yang paling lama menguasai objek sengketa. Yang menjadi perhatian utama adalah bukti, sejarah kepemilikan, dasar perolehan hak, serta fakta-fakta hukum yang dapat dibuktikan secara jelas dan meyakinkan.

Karena itu saya selalu menyarankan agar masyarakat tidak menunggu sampai menerima surat panggilan pengadilan untuk mencari bantuan hukum. Semakin cepat suatu persoalan dianalisis, semakin besar peluang untuk menemukan solusi yang tepat, bahkan dalam banyak kasus sengketa dapat dicegah sebelum berkembang menjadi perkara di pengadilan.

Pada akhirnya, sengketa tanah bukan hanya persoalan hukum semata. Sengketa tanah sering menyangkut masa depan keluarga, nilai investasi yang besar, bahkan hubungan antar saudara yang telah terjalin selama puluhan tahun. Oleh sebab itu, setiap keputusan yang berkaitan dengan tanah seharusnya dilakukan dengan kehati-hatian dan pertimbangan hukum yang matang.

Bagi saya, mencegah sengketa tanah selalu jauh lebih baik daripada harus berjuang menyelesaikannya di ruang persidangan.

J. Panggabean, SH., MH.
Advokat dan Konsultan Hukum

📞 WhatsApp: 082167423030

🌐 Website: www.pengacarasumatera.com