Cara Menyusun Memori Kasasi Perdata yang Benar Menurut Pengacara Medan

Banyak Kasasi Perdata Ditolak Karena Salah Menyusun Argumentasi Hukum

MEDAN — Dalam praktik perkara perdata, banyak pihak mengira memori kasasi cukup dibuat dengan cara mengulang seluruh pembelaan dan fakta persidangan dari Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tinggi. Padahal, cara seperti itu justru menjadi salah satu penyebab utama kasasi ditolak Mahkamah Agung.

Advokat dan Pengacara Medan, J. Panggabean, SH., MH menegaskan bahwa memori kasasi perdata harus disusun dengan pola argumentasi hukum, bukan sekadar luapan ketidakpuasan terhadap putusan sebelumnya.

“Kesalahan paling sering terjadi adalah memori kasasi dipenuhi cerita ulang perkara dari awal. Mahkamah Agung bukan lagi memeriksa fakta, tetapi memeriksa apakah hukum diterapkan dengan benar,” jelasnya.

Menurutnya, banyak masyarakat maupun pihak berperkara belum memahami bahwa Mahkamah Agung merupakan Judex Juris atau pengadilan hukum, bukan Judex Facti yang memeriksa ulang alat bukti dan fakta persidangan.

Memori Kasasi Harus Fokus Pada Kesalahan Penerapan Hukum

Dalam perkara perdata, Mahkamah Agung pada dasarnya hanya menilai:

• apakah hakim salah menerapkan hukum,
• apakah pertimbangan hukumnya bertentangan dengan undang-undang,
• atau apakah terjadi pelanggaran hukum acara yang mempengaruhi putusan.

Karena itu, memori kasasi yang baik tidak boleh hanya berisi:

• bantahan terhadap saksi,
• pengulangan dalil gugatan,
• atau sekadar menyatakan putusan tidak adil.

“Yang dicari Mahkamah Agung adalah letak kesalahan hukumnya, bukan siapa paling panjang bercerita,” ujar Pengacara Medan tersebut.

Struktur Memori Kasasi Perdata yang Benar

Dalam praktik penyusunan memori kasasi perdata, terdapat beberapa bagian penting yang wajib diperhatikan agar argumentasi hukum lebih terarah dan efektif.

1. Identitas Perkara

Bagian awal harus memuat:

• nomor perkara,
• identitas para pihak,
• putusan Pengadilan Negeri,
• serta putusan Pengadilan Tinggi yang dimohonkan kasasi.

Bagian ini penting agar Mahkamah Agung memahami posisi perkara secara administratif dan yuridis.

2. Uraian Singkat Perkara

Penjelasan kronologi harus dibuat singkat, padat, dan tidak bertele-tele.

Kesalahan umum yang sering terjadi adalah membuat kronologi terlalu panjang hingga memori kasasi kehilangan fokus utama pada kesalahan hukum.

“Mahkamah Agung tidak membutuhkan novel perkara. Fokus utama tetap pada kesalahan penerapan hukumnya,” tegas J. Panggabean, SH., MH.

3. Alasan Kasasi

Ini merupakan inti terpenting dalam memori kasasi.

Alasan kasasi harus menunjukkan secara jelas:

• pasal mana yang salah diterapkan,
• pertimbangan hakim mana yang keliru,
• atau prosedur hukum acara apa yang dilanggar.

Contohnya:

• hakim salah menerapkan ketentuan wanprestasi,
• hakim mengabaikan alat bukti tertulis yang sah,
• atau putusan bertentangan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung.

Semua argumentasi harus disusun secara sistematis dan berbasis hukum, bukan emosi.

Hindari Menyerang Fakta Secara Berlebihan

Menurut pengalaman praktik perkara perdata di Medan dan Sumatera Utara, salah satu kesalahan fatal dalam memori kasasi adalah terlalu sibuk memperdebatkan fakta.

Padahal, penilaian fakta merupakan kewenangan Judex Facti, yaitu Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi.

Jika memori kasasi hanya berisi:

• “hakim salah menilai saksi,”
• “keterangan lawan tidak benar,”
• atau “fakta sebenarnya berbeda,”

maka peluang kasasi ditolak menjadi sangat besar.

Tenggat Waktu Memori Kasasi Sangat Ketat

Selain substansi hukum, masyarakat juga harus memahami bahwa memori kasasi memiliki batas waktu yang ketat.

Jika pemohon terlambat menyerahkan memori kasasi, maka hak kasasi dapat gugur demi hukum dan perkara langsung berkekuatan hukum tetap.

Karena itu, penyusunan memori kasasi sebaiknya dilakukan segera setelah putusan banding diterima.

Pentingnya Menggunakan Advokat Berpengalaman

Penyusunan memori kasasi bukan sekadar pekerjaan administratif. Dibutuhkan kemampuan membaca pertimbangan hakim, memahami hukum acara perdata, serta menyusun konstruksi argumentasi hukum yang kuat.

“Kasasi bukan soal siapa paling marah terhadap putusan. Yang menentukan adalah kualitas argumentasi hukumnya,” jelas J. Panggabean, SH., MH.

Ia juga mengingatkan masyarakat agar tidak mudah tergiur janji kemenangan pasti di Mahkamah Agung.

Menurutnya, advokat yang profesional harus mampu menjelaskan secara objektif apakah suatu perkara memang memiliki dasar hukum yang layak untuk diajukan kasasi.

Konsultasi Kasasi Perdata di Medan

Bagi masyarakat yang menghadapi sengketa perdata, perkara wanprestasi, hutang piutang, tanah, warisan, maupun sengketa bisnis di Medan dan Sumatera Utara, konsultasi hukum sebaiknya dilakukan sedini mungkin sebelum tenggat waktu kasasi berakhir.

J. Panggabean, SH., MH
Advokat / Pengacara Medan

Konsultasi WhatsApp:
082167423030